Posted: 17/12/2008 in My Folder

Dana BOS cukup membantu, tapi belum Menyelesaikan Persoalan Pendidikan

mts-miftahul-jannah-

Salah satu sektor yang mengalami dampak akibat memburuknya perekonomian adalah pendidikan. Akibat krisis ekonomi, diperkirakan jumlah anak yang putus sekolah akan naik lagi tahun depan. Data Komnas Perlindungan Anak (Komnas Anak) menyebutkan, pada tahun 2007 ada sekitar 12,7 juta anak yang putus sekolah. Sekjen Komnas PA Arist Merdeka Sirait memperkirakan jumlah itu akan naik 20 hingga 30 persen tahun depan.

”Karena krisis global, juga kondisi politik dan korupsi yang masih banyak terjadi, kami memprediksi tahun depan angka putus sekolah akan meningkat. Kenaikannya bisa sampai 20 hingga 30 persen,” kata Arist Merdeka Sirait kepada Republika, Selasa (9/12). Arist menjelaskan, kasus putus sekolah yang menonjol selama ini adalah pada tingkat SMP yang mencapai 48 persen. Sedangkan untuk tingkat SD tercatat 23 persen dan SMA 29 persen.

Dengan melesunya perekonomian negara, diiringi dengan PHK massal di banyak perusahaan, dipredisksi angka putus sekolah untuk SD akan membesar. ”Warga miskin terancam makin tidak mampu menyekolahkan anaknya. Hak anak akan pendidikan seperti yang diamanahkan oleh konstitusi terancam terabaikan,” katanya. Konstitusi sebenarnya sudah memberikan jaminan akses pendidikan kepada warga negara.

Dalam amandemen UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Komitmen itu dipertegas lagi dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Semua warga negaram kaya atau miskin memiliki hak yang sama atas pendidikan. PP no 19/2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menyebutkan pemerintah menanggung biaya operasional sekolah seperti uang sekolah, gaji guru, dll. Sedangkan biaya transportasi anak dan biaya lain-lain ditanggung oleh orang tua.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam suatu kesempatan mengatakan, program pendidikan murah untuk kaum miskin, bahkan gratis dan terjangkau merupakan salah satu dari enam isu utama permasalah mendasar di bidang pendidikan. Sebagai realisasi untuk mewujudkan pendidikan murah untuk keluarga miskin khususnya, pemerintah setiap tahun mengucurkan dana Bantuan Operasional (BOS).

Tahun 2009 pemerintah akan meningkatkan dana BOS menjadi Rp 12,2 triliun, dari dari Rp 11,5 triliun sebelumnya. Setiap unit costnya naik dari 21 ribu perbulan per siswa menjadi 33 ribu per bulan persiswa. Nilai BOS sebesar itu menurut Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas Mudjito setidaknya sudah menutupi 60 persen kebutuhan rata-rata siswa. Selain dana BOS, Depdiknas juga mengucurkan dana beasiswa bagi siswa kurang mampu, terutama SD. Tahun 2009 jumlahnya mencapai 1,7 paket dengan nilai masing- masing Rp 360 ribu per tahun.

”Tahun 2008 hanya disiapkan 600 paket. Namun, seiring terjadinya krisis global, paketnya ditambah menjadi tiga kali lipat,” kata Mudjito beberapa waktu lalu. Menurut Arist, dana BOS sudah memenuhi biaya sekolah seperti buku-buku, pakaian dan peralatan sekolah. Namun, komponen kedua terbesar dari biaya pendidikan, yaitu transportasi belum dipenuhi. Biaya transportasi mencapai 5-10 persen dari pengeluaran pendidikan.

”Walaupun semua biaya sudah gratis, kalau tidak ada transport, anak-anak tidak bisa sekolah. Ini yang harus menjadi perhatian,” kata Arist. Beban trasportasi menurut Arist lebih besar lagi, jika dalam keluarga lebih dari satu anak yang sudah bersekolah. Arist melihat mekanisme BOS sudah cukup membantu. Tapi, menurutnya BOS belum menyelesaikan permasalahan biaya pendidikan. ”Harus ada suatu sistem baru yang bisa menjamin semua komponen pendidikan terpenuhi,” ujarnya. Pengamat pendidikan Arief Rachman juga mengatakan BOS cukup menolong, namun belum bisa menyelesaikan seluruh persoalan.

Bantuan pendidikan menurut Arief tidak harus dalam bentuk uang, namun lebih pada pemberdayaan masayarakat. ”Masyarakat harus didorong untuk tidak lagi mencari bantuan tapi mengusahakan bantuan.” Model subsidi silang Menurut Arief Rachman, selain BOS dan program lain yang sudah berjalan saat ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pendidikan murah bagi rakyat miskin. Pertama, adalah membangun konsep pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Dengan konsep, ini selanjutnya disusun strategi untuk mewujudkan biaya pendidikan yang murah. ”Dengan konsep pendidikan yang berkeadilan , daerah yang keuangannya kuat diharapkan bisa membantu daerah yang kurang,” paparnya.

Melalui konsep ini, ujarnya, ada subsidi silang antara daerah yang kaya dengan daerah yang tertinggal. Untuk tingkat yang lebih kecil, sekolah-sekolah unggulan harus membantu sekolah yang bukan unggulan. ”Tidak boleh masing-masing maju sendiri, karena itu makin memperlebar jurang antara yang mampu dengan yang tidak mampu,” tuturnya.

Berikutnya, menurutnya, adalah pendanaan dari masyarakat. Dalam hal ini ia mengusulkan agar program Corporate Social Renponsibility (CSR) dari perusahaan bisa dikelola bersama-sama untuk kepentingan dunia pendidikan. ”Kabupaten/kota harus punya lembaga untuk mengatur CSR ini,” katanya.

Langkah lainnya, papar Arief adalah usaha masyarakat sendiri. Kasus putus sekolah, paparnya, bisa disebabkan oleh orang tuanya yang tidak mampu, atau bisa karena kurang usaha, atau kurang rajin mencari jalan keluar. Para orang tua keluarga tidak mampu inilah yang harus diberdayakan.

Untuk mewujudkan pendidikan murah seperti yang disebutkan itu, kata Arief, peran pemerintah pusat sangat sentral. Terutama untuk mensinkronkan daerah yang cukup kuat keuangannya dengan daerah yang masih kurang mampu. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, relatif lebih kuat dibandingkan dengan bagian timur. Di tengah kuatnya otonomi daerah pemerintah pusat harus membuat strategi yang bisa menjembatani kebutuhan ini.

”Harus diingat bahwa pemerintah bukan hanya memikirkan anak-anak yang kaya dan pintar tapi juga anak yang miskin dan kurang pandai,” tegasnya. Arist mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan dana pendidikan yang 20 persen dari APBN lebih besar pada pemberian kesempatan akses pada pendidikan TK, SD, dan SMP. Selama ini, jelasnya, dari keseluruhan anggaran pendidikan, hanya 0,8 persen yang dialokasikan untuk akses pendidikan dasar dan menengah. ”Harusnya ditingkatkan minimal 10 sampai 15 persen. Dengan begitu semua komponen pendidikan bisa terkaver. Dengan begitu biaya pendidikan bisa menjadi murah,” katanya menandaskan. subroto

dikutip dari http://www.republika.co.id/koran/0/19361.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s