Arsip untuk Februari, 2009

belajar Guru non PNS masih saja akrab dengan kisah-kisah kurang menyenangkan. Terdengar klasik memang namun faktor kesejahteraan tetap saja tidak kunjung membaik dan ada kesenjangan, apalagi dibanding guru PNS. Bahkan sama-sama menjadi guru non PNS pun, nasib guru non PNS pada sekolah negeri kadang masih lebih baik dibanding guru non PNS pada lembaga swasta. Anggaran gaji bagi guru non PNS di sekolah negeri sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga dari sekolah. Gajinya rutin diberikan setiap bulan dan dihitung dari beban jam mengajar. Sementara pada guru non PNS di sekolah swasta, ‘kesejahteraannya’ amat tergantung pada sekolah. Padahal antara tugas dan fungsi guru non PNS swasta dan negeri pada dasarnya tidak ada perbedaan. Sedikit beruntung memang bagi guru non PNS di sekolah swasta yang notabene sekolah swasta besar dan favorit sehingga kesejahteraan juga lebih besar. Kondisi lebih tentu dialami oleh guru non PNS pada sekolah swasta kecil. Seperti diungkap oleh Puji Cahyo ST, seorang guru non PNS pada sekolah swasta yang amat mengharap agar kesenjangan kesejahteraan itu tidak terus melebar. “Guru itu punya tujuan yang sama untuk mencerdaskan bangsa, apapun status gurunya atau dimanapun guru itu mengajar. Sehingga yang namanya kesejahtaraan itu jangan sampailah terjadi kesenjangan,” terangnya. Masih menurut Puji, guru non PNS pada sekolah swasta tetap berharap kepada pemerintah terutama dari segi finansial. “Pernah selama dua atau tiga tahun yang lalu mendapat insentif namun kini dirinya belum lagi menerima. Mudah –mudahan insentif terus berlanjut,”katanya. Solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru non PNS swasta menurut puji, guru harus berperan mewujudkan kekompakan untuk mendongkrak memperoleh jumlah siswa yang lebih banyak. “Sebab dengan jumlah siswa yang lebih banyak otomatis kesejahteraan guru non PNS pada sekolah swasta juga akan meningkat karena kesejahteraan. Semakin banyak siswa dana BOS tentunya juga lebih besar,” pungkasnya.sup-KP

sumber: http://www.koranpendidikan.com/

apel-bendera-mijan1JAKARTA — Pakar pendidikan Dr Jahja Umar meminta Departemen Agama (Depag) agar tidak hanya peduli pada madrasah negeri, dan agar lebih mengutamakan Madrasah swasta, mengingat 92 persen madrasah yang ada merupakan milik masyarakat (swasta).

“Selama ini sekolah swasta dianaktirikan pemerintah, tetapi ini seharusnya tidak berlaku di Depag yang 92 persen madrasahnya milik swasta dan hanya delapan persen milik pemerintah,” kata Jahja pada lokakarya “Pembangunan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional: Refleksi dan Proyeksi” di Jakarta, Jumat.

Bahkan jika mengacu pada pesantren, lanjut Mantan Dirjen Pendidikan Islam Depag itu, 100 persen merupakan milik swasta dan berada di pedesaan yang 90 persen miskin. Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga mengatakan, berdasarkan hasil uji, mutu madrasah di bawah pengelolaan Depag masih rendah dibanding sekolah umum di bawah pengelolaan Depdiknas, karena itu Depag harus mengejar ketertinggalan tersebut.

Caranya, lanjut dia, selain dengan tidak menganaktirikan madrasah swasta, juga terus mengedepankan mutu madrasah dalam setiap kebijakan.

Ia juga mengingatkan, dalam setiap kebijakan alokasi anggaran, Depag agar mengutamakan pelaku utama pendidikan yakni madrasah itu sendiri, guru serta siswanya dan bukan mengutamakan anggaran bagi manajemen di Depag pusat. “Untuk kegiatan di pusat cukup 10 persen saja, 90 persen untuk madrasah, siswa dan gurunya. Waktu saya Dirjen di Depag saya mulai guyur madrasah dengan beasiswa,” katanya.

Pihaknya, lanjut dia, juga membuka kerjasama dengan UGM dan PTN lainnya agar siswa pesantren yang miskin dan cerdas bisa masuk tanpa tes seperti siswa sekolah umum dan memberi mereka beasiswa. Selain itu beri tunjangan bagi guru-guru madrasah dan akses untuk belajar mata pelajaran sains dan teknologi sehingga mampu membuat siswanya kelak lebih bermutu, ujarnya.

Pengajar di sejumlah perguruan tinggi di Malaysia itu juga mengatakan bahwa di Malaysia, 70 persen anggaran pendidikan adalah untuk gurunya sehingga pendidikan di Malaysia bisa cepat maju. ant/is

Sumber : http://www.republika.co.id